JABARNEWS.ID: Indonesia memegang peran penting dalam peta transisi energi global. Sekitar 40-50 persen cadangan panas bumi dunia berada di Indonesia, menjadikan negeri ini pemain kunci dalam pengembangan geothermal.
Potensi nasional diperkirakan mencapai 23.000-24.000 megawatt, setara kebutuhan listrik Pulau Jawa. Kapasitas besar ini membuka peluang penguatan ketahanan energi sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang kini menjadi pusat pengembangan panas bumi. Jumlah penduduk besar dan aktivitas industri yang padat membuat kebutuhan energi bersih mendesak untuk dijaga.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai Proyek Strategis Nasional untuk mempercepat transisi menuju energi rendah emisi.
Staf Khusus Menteri ESDM, Pradana Indraputra, menyebut PLTP berperan penting dalam strategi energi rendah karbon.
“PLTP menjadi milestone penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi yang bersumber kepada energi rendah karbon,” ujar Pradana dalam keterangan pers, Jumat (28/11/2025).
Ia menegaskan kontribusi PLTP terhadap pengurangan emisi sektor kelistrikan.
“Dengan potensi mengalirkan listrik ke rumah tangga serta menurunkan emisi karbon yang signifikan, pengembangan PLTP telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan jejak karbon sektor kelistrikan nasional,” katanya.
Pradana menilai keberhasilan proyek panas bumi dapat direplikasi di wilayah lain. Menurut dia, langkah ini menjadi jalan menuju swasembada energi bersih.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan komitmen Indonesia menurunkan emisi dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060, percepatan PSN geothermal di Jawa Barat diarahkan menghasilkan energi yang lebih bersih dan aman. Pemerintah ingin memastikan taman nasional, hutan, dan ekosistem tetap terlindungi.
Konteks itu juga terlihat dalam proyek panas bumi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Pengembangan geothermal di Cipanas berjalan dengan dasar kajian ilmiah berlapis dan perizinan ketat. Pemanfaatan ruang dilakukan pada area yang telah digunakan masyarakat sejak lama. (*)
