JABARNEWS.ID, Kabupaten Tasikmalaya – Sebanyak 50 orang Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dilantik di Gedung DPRD Senin (2/10/24). Mereka telah sah menjadi anggota dewan periode 2024- 2029. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Kepala Pengadilan Tasikmalaya Pandu Kesuma Harahap.
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyebut, pelantikan ini sebagai bukti terciptanya nilai demokrasi yang bermartabat. Wakil rakyat harus bekerja untuk kepentingan masyatakat serta sesuai aturan.
“Ini sebagai bukti dari terciptanya nilai demokrasi pada pemilihan legislatif di pemilu kemarin. Semua harus tetap taat sesuai aturan yang ada. Karena selama 5 tahun masa jabatannya diawasi oleh BPK, KPK dan BPKP,” kata Ade Sugianto.
Tidak hanya itu, 50 anggota dewan juga harus tetap menjalankan fungsinya. Tentunya ada tiga fungsi yang memang tidak boleh ditinggalkan selama menjabat.
Fungsi yang pertama, yakni membuat dan mengawal Undang-undang daerah atau Perda. Kedua Fungsinya sebagai penyusunan anggaran dan untuk ke tiganya fungsi pengawasan secara proporsional.
Tidak lupa juga setiap anggota dewan harus bisa mengupayakan seluruh aspirasi rakyat atau yang menjadi kebutuhan masyarat, dalam berbagai bidang.
“Membuka lapangan pekerjaan, dan membukakan investasi tentunya,” kata Ade.
Gelombang Aksi Demo
Usai pelantikan, wakil rakyat ini langsung diuji dengan hadirnya aksi unjuk rasa. Gelombang unjuk rasa datang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menggelar unjuk rasa di pintu gerbang Komplek Kantor Bupati Tasikmalaya.
Masa pertama merupakan gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat.
Masa menuntut anggota dewan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Tasikmalaya selatan, pendidikan dan kesehatan ditingkatkan.
“Wakil rakyat harus memperhatikan masyarakat, tingkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jalan,” kata Wildan Faiz, salah seorang peserta aksi.
Gelombang aksi unjuk rasa kembali datang. Kali ini puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Masa menuntut agar masuk kedalam untuk hadiri pelantikan karena menerima undangan. Masa kemudian menggelar orasi. Masa sempat terlibat saling dorong dengan anggota polisi yang bertugas.
“Indek pembangunan manusia sangat rendah. Bagaimana peran DPRD harus benar-benar ada dalam pembangunan dan pengawasan harus ada. DPRD tidak berperan dalam pengawasan dewan kemarin, pemerataan infrastruktur. Pendidikan harus jadi prioritas dan ketiga tentang kesehatan,” Mujib, perwakilan PMII Kabupaten Tasikmalaya saat orasi.
Sejumlah anggota dewan yang baru menjadi wakil rakyat mengaku, tidak kaget dengan aksi unjuk rasa ini. Mereka mengapresiasi kehadiran masa pengunjuk rasa karena mengingatkan wakil rakyat untuk bekerja lebih baik.
“Kami mengapresiasi kehadiran teman-teman mengingatkan kami untuk bekerja lebih baik. Demontrasi adalah aspirasi yang diatur undang-undang kita harus merespons dan menjalankan tuntutan mereka sepanjang sesuai tupoksi dewan. Kalau penegakan hukum bukan wilayah kita. Itu bukan wilayah dewan. Kami akan mendorong APH menyelesaikan persoalan hukum,” ucap Aditya Ramdani, Anggota DPRD yang baru dilantik dari Fraksi PDI Perjuangan.
Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara dan perwakilan partai kemudian menemui massa aksi. Wakil rakyat juga membacakan fakta integritas yang langsung ditandatangani.
Selama jalannya unjuk rasa, ratusan anggota Polres Tasikmalaya mengamankan aksi. Bahkan, Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah, langsung turun mengamankan jalansya aksi unjuk rasa.
Author: Redaksi
redaksi
