oleh

Ancaman Badai PHK Akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa – Bali

-Ekonomi-3.037 views

JABARNEWS.ID –  Kebijakan Terbaru Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini mulai berlaku pada pekan depan. Namun, kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di Indonesia. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menyebutkan bahwa tren PHK sangat bergantung pada tenggat waktu PPKM diberlakukan. Sebab, masalah PHK sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi.

Jika Kita berkaca pada tahun lalu, angka pengangguran Terus meningkat setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka pengangguran per Agustus 2020 mencapai 2,67 juta jiwa.

Padahal, ketika itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Hanya saja realisasinya dalam memulihkan perekonomian cenderung melambat. Dia menambahkan, pemerintah pun perlu mempersiapkan Jaminan Perlindungan Sosial (JPS) bagi korban PHK. Hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran yang Terus bertambah. Oleh Karena itu Yusuf menilai, data PHK menjadi penting agar pemerintah sigap dalam menyalurkan JPS. Dilansir katadata.

Selanjutnya, investasi pun perlu dilakukan agar mampu menyerap tenaga kerja, serta menjadi salah satu strategi dalam mengatasi tren PHK. Terlebih, Yusuf memprediksi ekonomi Indonesia Akan mulai pulih di kuartal-II 2021, sehingga tren PHK pun mulai melandai jika perekonomian sudah membaik. “Namun perlu diingat, pulihnya perekonomian tidak sama untuk seluruh industri. Kalau pariwisata, tentu akan memerlukan proses pemulihan akan lebih lama, di banding yang lainnya” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, PPKM berdampak negatif terhradap sektor usaha, khususnya perdagangan maupun pariwisata. Pasalnya, ekspektasi dunia usaha mulai meningkat seiring dengan adanya vaksinasi. Maka dari itu kapasitas produksi awalnya sempat meningkat. Tapi, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, sehingga tren PHK cenderung meningkat karena adanya tekanan konsumsi rumah tangga, serta terganggunya mobilitas masyarakat. “Imbasnya apa? Tentu penurunan omzet. Kalau omzet menurun, tentu perekonomian kuartal-I akan terkontraksi,” ujar Bhima. []

Redaksi
Author: Redaksi

redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed