oleh

Anggaran Hibah Tahun 2021, Sebaiknya Gubernur Tidak Mencairkan

-Advertorial, Berita-1.103 views

Jabarnews.id – Pelaksanaan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial tahun 2021 disinyalir sarat dengan persoalan, mengingat postur anggaran tahun 2021 masih belum sehat akibat pandemi covid 19 yang mengganggu perekonomian Jawa Barat dan berdampak terhadap pendapatan belanja daerah yang mengalami defisit hampir 3 Triliun.

Untuk menutupi defisit anggaran yang dihadapi Pemprov Jabar dan menghindari terjadinya praktek korupsi dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial tahun 2021, sebaiknya Gubernur Jawa Barat tidak mengeluarkan Pergub terkait pencairan anggaran hibah untuk tahun 2021, demikian disampaikan Ketua Presidium Jejaring Masyarakat Institut (JMI), Cecep Zafar Sofyan di bandung, 18/05/21.

Cecep menambahkan, kita tahu bahwa kondisi pandemic Covid 19 masih berlangsung dan Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan perekonomian yang cukup keras sehingga menurut hemat kami, lebih baik Gubernur fokus kepada recoveri perekonomian dengan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan yang produktif.

“Gubernur perlu memperhatikan hal tersebut dalam hal ini menunda dan menghentikan sama sekali proses pencairan dana hibah tahun anggaran 2021, mengingat target pendapatan pemprov jabar di tahun anggaran 2021 meleset jauh defisit hampir 3 triliun rupiah. Kemudian kita juga memantau bahwa proses penganggaran hibah tahun 2021 sarat praktek manipulasi dan ketidakpatutan sehingga telah menimbulkan polemik” seru Cecep.

JMI telah melakukan kajian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019, terkait pelaksanaan Hibah dan Bantuan sosial tahun 2021, dari proses awal ajuan proposal, verifikasi sampai munculnya daftar penerima Hibah Bansos atahun 2021 kami berkesimpulan adanya persoalan serius terkait pelanggaran yang mengindikasikan adanya praktek manipulasi dan ketidakpatutan (KKN) didalam pembahasan Hibah dan Bansos tahun 2021.

JMI mendesak perlunya adanya evaluasi terhadap seluruh penerima manfaat dana hibah dan bantuan sosial di Jawa Barat yang susah kadung di sampaikan ke publik, karena dari daftar penerima hibah tersebut disinyalir telah melanggar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019, tentang tujuan penerima hibah dan bansos di Jawa Barat.

JMI dalam rangka antisipasi sebagai bentuk pencegahan akan segera berkordinasi dengan KPK terkait dana hibah APBD Jabar tahun 2021 sehingga sedini mungkin KPK bisa menyelamatkan uang negara dari praktek-praktek KKN.

Demikian Press Release ini kami sampai atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Bandung, 19 Mei 2021

Cecep Zafar Sofyan
Ketua Presidium

Admin
Author: Admin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed