Bawaslu Kab Bandung Kaji Perbedaan Antara UU/07/17 dan UU/10/16 Terkait Pilkada

Jumat, 30-08-2019 16:06 WIB    86 VIEWS
Bawaslu Kab Bandung Kaji Perbedaan  Antara UU/07/17 dan UU/10/16 Terkait Pilkada

Menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 nanti khusunya di Kabupaten Bandung Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung mengkaji dan meninjau kembali terkait dengan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala daerah yang dipandang sudah tidak relevan bahkan cenderung kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang terdapat beberapa pasal yang bersebrangan bahkan setelah diamati dengan seksama pasal-pasal tersebut menimbulkan kekacauan hukum.

Seperti pada pasal 1 angka 17 UU No. 10/2016 disebutkan Panitia Pengawas Kab/Kota sedangkan dalam pasal 1 angka 19 UU No. 7/2017 disebutkan Bawaslu Kab/Kota jelas sekali perbedaan definisi terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu, dimana dalam UU No. 10/2016 pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat Ad-Hoc, padahal lembaga Pengawas Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota sudah permanen dengan diubah menjadi Badan Pengawas Pemilu. Kemudian Pasal 23 ayat (1) disebutkan Panwas Kab/Kota dan PPL (Pantia Pengawas Lapangan) sedangkan pada pasal 89 ayat (2) UU No. 7/2017 bahwa Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dari penamaan tersebut jelas sekali adanya perbedaan Nomenklatur sehingga menimbulkan inkonsistensi.

“setidaknya ada sekitar 14 hal pokok yang kontroversial terkait dengan perbedaan antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, persoalan itu tentu akan berdampak bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang akan menghadapi Pilkada 2020 nanti” Ujar Januar Solehuddin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung.

Adapun 14 persoalan krusial yang harus segera diselesaikan adalah tentang Nomenklatur dan Definisi Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Nomenklatur dan Definisi Pengawas Lapangan, Definisi Kampanye, Definisi Hari, Pengawasan terhadap Penyelenggara Pilkada, Jumlah Keanggotaan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kab/Kota, Wewenang Akreditasi Lembaga Pemantau, pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM, jangka waktu tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa; laporan/temuan dan permohonan, sifat putusan Penyelesaian Sengketa dan Dasar Pengaturan Gakkumdu. “Perbedaan dari kedua Undang-undang tersebut tentu akan mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sampai pada tingkat dibawahnya, ini tentu merupakan persoalan yang krusial apabila tidak ada revisi.

Dan hal tersebut tentu akan menghambat kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jujur dan adil dalam Pilkada serentak tahun 2020”. Tegas Januar Solehuddin.

Januar Solehuddin

Ketua Bawaslu Kab Bandung