Di Kongres PAN, pada siapakah restu Amin Rais berlabuh?

Sabtu, 25-01-2020 17:03 WIB    162 VIEWS
Di Kongres PAN, pada siapakah restu Amin Rais berlabuh?

 oleh Adiyana Slamet

(Pengamat Komunikasi Politik, Dosen Fisip Unikom Bandung, Kandidat Doktor UNPAD)

 

Masih basah dalam ingatan publik, Rakernas 7 Desember 2019 lalu di hotel Millenium Jakarta, ketika palu sidang, dibawa pulang oleh sang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil zulhas ini, kemudian menimbulkan kegaduhan kecil diantara peserta rapat. Pemandangan janggal ini tentu saja kurang elok dari sisi estetika politik dan kurang etis dari aspek kesantunan politik dan sisi komunikasi politik, apalagi dilakukan oleh sekaliber Ketum Partai yang notabene adalah petinggi negara. Anomali politik ini tentu saja tidak memberikan pesan positif dalam rangka pencerahan dan edukasi politik kepada publik.

Stimulasi politik ini nampaknya cenderung gagal untuk sebuah partai politik modern yang dihuni oleh banyak kaum cendikiawan dan aktifis gerakan intelektual. Hal menarik lainnya adalah, sikap ‘keukeuh’ calon petahana Zulkifli Hasan untuk kembali naik ring di kongres mendatang nampak begitu kontras. Teriakan yel yel ; lanjutkan, lanjutka, lanjutan ! dari pendukung Zulkifli Hasan, Ini yang kemudian memancing emosi peserta rapat, tak terkecuali tokoh pendiri partai, sekelas Amin Rais, hingga menyemburkan mantra politik, "Maaf tidak ada yel, lanjutkan belum tentu ya," .

Sikap Amien ini sebagai reaksi karena kurang senang terhadap kader PAN yang meneriakkan yel-yel 'lanjutkan' yang artinya mendukung kepemimpinan Zulhas di kongres mendatang, periode 2020-2025. Ini menunjukkan bahwa sikap Amien Rais semakin mempertegas campur tangan dalam setiap Kongres PAN. Mengawali tahun 2020, PAN adalah partai politik pertama yang menyelenggarakan peristiwa besar bernama Kongres sebagaimana lalulintas pemberitaan hari-hari ini bakal digelar tanggal 12 februari 2020 disalahsatu daerah di Sulawesi Tenggara. Momentum ini tentu saja perlu dijadikan renungan secara progresif dan evaluasi secara holistik bagi PAN secara institusi, artinya perhelatan kongres tidak tersandera pada semata-mata perebutan tahta ketua umum.

Rekontruksi pasca pilpres 2019 Saya melihat setidaknya ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama, pentingnya konsolidasi organisasi dilevel elit disetiap jengjang tingkatan partai terkait acuan dasar partai sebagai arah politik untuk dijadikan tuntunan jangka panjang dan kohesifitas politik secara menyeluruh bagi kader partai terkait momentum strategis agenda pilkada 2020 diberbagai daerah se Indonesia, terlebih di Jawa Barat. Kedua, sikap politik PAN yang ambigu perlu direkonstruksi pasca pilpres 2019 yang lalu. Artinya, PAN secara institusi terlanjur mendapat stigma ‘lawan politik’ bagi pemerintahan yang hari ini sedang berkuasa. Logika ini tentu saja sederhana, mengingat secara fakta sebagian besar publik memiliki memori kolektif dan preferensi politik serta jejak digital yang presisif, dimana PAN secara institusi adalah ‘penghuni satu kontrakan’ dengan barisan koalisi mengusung capres Prabowo. Dalam konteks ini, sikap politik PAN menjadi sangat penting untuk dipublish kepada khalayak ramai sebagai sajian awal bagaimana posisi politik PAN yang sesungguhnya, apakah konsisten akan berada didalam atau diluar pemerintahan. Ini penting untuk memudahkan bacaan publik agar tidak berspekulasi, misalnya bagaimana publik menilai dan mengidentifikasi ‘jenis kelamin’ ideologi sebuah partai politik.

Dan sejatinya, ideologi sebuah partai politik diukur dan ditentukan berdasarkan kecenderungan prilaku dan aneka keberpihakan para aktor politik, baik yang duduk dipemerintahan maupun diparlemen. Pada siapakah restu Amin Rais, berlabuh? Setidaknya ada enam nama yang menyeruak ke publik menjadi bakal calon ketua umum. Mereka adalah Ketua Umum petahana, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Petahana, Asman Abnur, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo,

Sementara, dua kader lainnya yakni Hanafi Rais dan Wakil Ketua Umum PAN yang notabene kini masih menjabat sebagai walikota Bogor, Bima Arya. Dari enam nama itu, nampaknya tiga nama yang mengerucut bakal bersaing secara ketat sebagaimana yang sering dilansir media yaitu Zulkifli Hasan, Asnan Abnur dan Mulfachri Harahap. Politik adalah catatan.

Adagium ini kental dalam nuansa politik kekuasaan dimana kader partai diharuskan memiliki cita-cita dan obesesi politik setinggi langit untuk memegang posisi tertinggi dan mengendalikan ritme partai politik. Tentu saja, dalam konteks momentum Kongres PAN, figur Amin Rais masih menjadi penentu siapakah yang layak didukung untuk menjadi Ketua Umum PAN periode 2020-2025 mendatang. Politik bernama pilpres 2019 tentu tidak dapat dihilangkan begitu saja dari peta ingatan sejarah, disamping momentum itu masih tersimpan basah. Peristiwa ini menyimpan sejumlah catatan menarik, setidaknya saya mencatat satu hal yang fundamental, yaitu impase politik ganda. Zigzag politik yang dilsajikan oleh dua tokoh sentral partai, Zulkifli Hasan dan Amin Rais, seringkali tidak sejalan dalam menyikapi situasi dan konstalasi politik saat itu.

Zulkifli Hasan, secara fisik cenderung kurang instensif menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka membahas isu-isu strategis sebagai konsekuensi logis bagian dari barisan koalisi mengusung capres Prabowo. Dalam bahasa tubuh, secara simbolik, Zulkifli Hasan cenderung lebih menunjukkan kemesraan politiknya bersama capres Jokowi.

Sikap politik ini tentu saja menggangu ritme dan menyumbat saluran komunikasi politik pada sejumlah aktor elit di barisan koalisi. Amien Rais, ketika pilpres 2019 nampak keras dengan sikap politiknya yang seolah-olah bertentangan dengan Jokowi, namun menjelang Kongres mulai melunak dengan wacana bahwa PAN tidak akan mengganggu pemerintahan sampai 2024. (**)