DPRD Kab Bandung: Guru Honorer Jadi PNS atau P3K

Sabtu, 07-03-2020 14:05 WIB    16 VIEWS
DPRD Kab Bandung: Guru Honorer Jadi PNS atau P3K

Soreang-JABARNEWS.ID: DPRD Kabupaten Bandung melalu Komisi D akan terus memperjuangkan nasib guru honorer. Bagi DPRD Kabupaten Bandung, guru honorer harus memperoleh kesejahteraan yang layak. Beberapa waktu lalu, Komisi D juga telah menerima aspirasi para guru honorer, khususnya non kategori (di atas 35 tahun). Mereka sempat mempertanyakan status kedudukannya. Para guru honorer juga merasa belum menerima upah secara adil.

 Para guru honorer meminta agar DPRD Kabupaten Bandung menyuarakan asiprasi dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat. Mereka yang berusia lebih dari 35 tahun tetap berharap bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara atau setidaknya menjadi pegawai pemerintah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi D memang membidangi kesejahteraan rakyat yang meliputi bidang kesejahtraan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial dan keagamaan, dan bidang pemuda dan olahraga. Sehingga Komisi D memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru honorer.

Wakil Ketua Komisi D, H. Cecep Suhendar, S.Pd, M.Si. yang juga Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bandung menuturkan, saat ini kabupaten Bandung memiliki tenaga honorer lebih dari 4000 orang. Tenaga honorer bekerja di bidang pendidikan dan bidang lainnya. Dari jumlah tersebut, ada yang berkategori (di bawah 35 tahun) dan tidak berkategori (di atas 35 tahun). Dari tenagah honorer yang berkategori terbagi dalam dua kelompok. Keduanya yaitu Kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2). Untuk kategori K1 sudah langsung diangkat. Sedangkan K2 harus melalui verifikasi data dan tes ulang. Dari sekitar 700 orang K2, sekitar 400 orang sudah dinyatakan lolos dalam seleksi. Tetapi ada edaran bagi K2 yang tidak lolos seleksi, harus sudah masuk didalam penganggaran tahun 2020. “Kesimpulannya untuk K2 yang jumlahnya 700 lebih, sudah teranggarkan di APBD 2020.

 Sesuai dengan ketentuan pemerintahan pusat, bahwa SK pemerintahan pusat akan tetapi dibiayai APBD Kabupaten Bandung. Dan itu sudah teranggarkan oleh DPRD Kabupaten Bandung untuk K2. Kini tinggal tenaga honorer lainnya,” jelas Cecep dalam rilis yang diterima galamedianews, Rabu (4/3/2020). Cecep mengungkapkan, permasalahan guru honorer ini harus menjadi perhatian bersama, terutama pemerintahan pusat. Pasalnya, mereka telah bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Ia sangat sepakatdengan keputusan pemerintahan pusat bahwa di sekolah ini tidak boleh lagi ada tenaga honorer. Dengan demikian, guru honorer harus diangkat menjadi ASN atau atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Tentunya melalui beberapa mekanisme yang di berlaku.

Humas DPRD Kab Bandung