Riset Urban Policy: PSBB Kota Depok Perlu Perbaikan Serius

Rabu, 06-05-2020 01:23 WIB    152 VIEWS
Riset Urban Policy: PSBB Kota Depok Perlu Perbaikan Serius

 

Depok - JABARNWES.ID: Pandemi Covid-19 di Indonesia masih menunjukan kurva yang naik. Untuk mengatasi dan memutus penyebaran Covid-19 beberapa daerah sudah melakukan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk Kota Depok yang sudah melakukan dua kali.

Selama pelaksanaan PSBB, Urban Policy melakukan riset dan simulasi eksponensial untuk mengetahui efektifitas PSBB I dan II di Kota Depok. Penelitian ini membandingkan angka riilpergerakan kasus positif Kota Depok dengan tiga skema sekenario kebijakan, yaitu kebijakan penanganan Lemah, Moderat dan Ketat.Hasilnya Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kota Depok masuk kategori Kebijakan Moderat cenderung lemah.

Urban Policy menilai kelemahan PSBB Kota Depok terlihat dari perbandingan tren penambahan kasus positif di 6 hari pertama PSBB I dan II di kota Depok, rata-ratapenularan PSBB I Kota Depok berjumlah 9,67orang terinfeksi setiap harinya, sedangkan di fase awal PSBB II Kota Depok ini tercatat rata-rata penularan 9,16 orang terinfeksi setiap harinya.

Selain itu, rekor puncak pasien positif masih terjadi di masing-masing fase PSBB, sejauh ini puncak Pasien positif tertinggi pada PSBB Iterjadi di hari ke-8 berjumlah 24 Pasien Positif dalam sehari dan pada PSBB II terjadi di hari ke-2 yaitu sebanyak 23 Pasien Positif dalam sehari. Hal ini mengindikasikan instrumen kebijakan PSBB I dan II di Kota Depok belum optimal menekan laju pertambahan kasus positif secara signifikan.

“Walaupun upaya Pemerintah Kota Depok dalam beberapa aspek penanganan dapat diapresiasi namun spesifik mengenai kebijakan PSBB di Kota Depok inimemerlukan serangkaian perbaikan serius agar aktivitas mobilitas penduduk dapat ditekan dan penularan virus Covid-19 juga dapat diminimalisasi,” ungkap Direktur Eksekutif Urban Policy Nurfahmi Islami Kaffah dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2020).

Lebih lanjut Nurfahmi menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin evaluasi efektifitas PSBB di Kota Depok ada tiga evaluasi utama yang menjadi catatan kami untuk PSBB Depok. Pertama tidak adanya instrumen sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar PSBB, jika ditinjau dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok tidak ditemukan bentuk sanksi hukum yang jelas perihal pelanggaran PSBB.

Kedua, masih terbatasnya jumlah check point di Kota Depok, ditambah lagi beberapa Check Point tidak beroperasi secara efektif, pengawasan cenderung melonggar sehingga mobilisasi warga secara masif masih terjadi, Ketiga,kesadaran dan kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah” imbuh Nurfahmi.

Pihaknya dalam penelitiannya juga memprediksi bahwa penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Depok masih akan terus bertambah jika kebijakan penanganan tidak dievalusi dan diperketat.

Jika dilihat tren penambahan kasus positif di Depok memang setelah PSBB II ini cenderung landai, namun bukan berarti Depok sudah selesai melawan Covid, karena potensi pertambahan kasus masih sangat mungkin terjadi, belum lagi proses Rapid test dan PCR juga masih terus berjalan artinya secara jumlah masih sangat mungkin melonjak untuk beberapa waktu kedepan, sehingga pemerintah Kota Depok perlu menyiapkan antisipasi jangka panjang untuk mewaspadai kemungkinan tersebut,” sambungnya.

Terkait pemberlakuan sanksi hukum menurut Nurfahmi, Pemerintah Kota Depok perlu segera merumuskan sanksi hukum bagi pelanggar PSBB, karena pemberian sanksi mutlak dibutuhkan agar peraturan yang telah dibuat dapat ditegakkan dan masyarakat tidak menyepelekan PSBB ini.

“Kami merekomendasikan pemberlakuan sanksi berupa denda bagi entitas Korporasi yang melanggar PSBB dan sanksi berupa kerja sosial bagi masyarakat umum agar mendongkrak kesadaran warga” ujar Nurfahmi

Kendati demikian, Urban Policy tidak merekomendasikan penerapan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB di Kota Depok. Paradigma pemberian sanksi hukum berupa denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB dilakukan untuk menumbuhkan bangunan kesadaran masyarakat secara menyeluruh.

Saat ini yang terpenting adalah membangun kesadaran dan partisipasi bersama antara Pemerintah Kota Depok dan lapisan masyarakat, selain itu pemberlakuan sanksi juga perlu diintegrasikan dengan upaya sosialisasi dan pendekatan yang masif kepada masyarakat secara maksimal” pungkasnya. [ ]

Red: admin

Editor: admin