Hentikan Diskriminasi Pemugaran Situs-Situs Islam Nusantara

Kamis, 09-07-2020 11:10 WIB    269 VIEWS
Hentikan Diskriminasi Pemugaran Situs-Situs Islam Nusantara

Situs2 warisan kesultanan Melayu- Islam-Nusantara memang dibiarkan hancur dan punah oleh the ruling party. Targetnya agar Ummat Islam Indonesia kehilangan sejarahnya, jatidirinya dan bahkan ingin 'mencoret' dari Sejarah Nasional Indonesia bahwa kesultanan Melayu-Islam-Nusantara tidak ikut andil membangun bangsa dan negara NKRI. Inilah sasaran akhir opininya, sehingga umat Islam Indonesia dipinggirkan dan dibuat merasa "asing" (anomali) dengan kehidupan di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mereka dirikan.

Padahal mereka lupa, pura2 lupa dan atau berusaha melupakan bahwa para Raja2 kerajaan-Kesultanan Melayu se Nusantara inilah yg berkontribusi besar memberdirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) hingga kini, yang diwariskan dan diteruskan perjuangannya oleh para pendiri Republik Indonesia seperti ulama hos KH. Wachid Hasyim (NU), Abikusno Tjokrosujoso (Muhammadyah), H.Agus Salim (Intelektual Muslim) H.Abdul Kahar Muzakar (Tokoh Islam Intim), Drs.Muh Hatta (Tokoh Nasionalis Islam dari Sumbar), dll yang duduk di PPKI, dimasa Proklamasi.

Kita juga mengenal mosi integral PM Dr. Muhammad Natsir (Ketua Umum Masyumi) setelah Proklamasi, era kemerdekaan RI berkontribusi besar menyelamatkan Indonesia dari perpecahan (disintegrasi bangsa), Ir.Haji Djuanda (kader Muhammadyah) berhasil membuat "Deklarasi Djuanda" dengan konsep Nusantaranya yang memperluas dan mempersatukan wilayah tanah, air dan udara satu kesatuan yg tidak terpisah-pisahkan, dan banyak lagi yang lain.

Fakta lainnya jauh sebelum Kemerdekaan dalam sejarah nasional Indonesia tercatat banyak Sultan yg bertempur dan berjuang mengusir penjajah. Kalah mereka bukan di medan pertempuran, tapi melainkan mereka terkena tipu-muslihat kaum kafir Penjajah untuk berinding setelah lelah berperang akhirnya datang berinding ditangkap seperti yg dialami Sultan Imam Bonjol, Sultan Diponegoro, Sultan Ternate-Tidore Maluku Utara, dll. Setelah proklamasi kemerdekaan juga banyak para Sultan kerajaan Melayu-Islam Nusantara bersedia berkorban secara heroik, antara lain tercatat: Sultan Syarif Kasim 2 Sultan Siak Sri Indrapura Riau menghadiahkan sebagian kekayaan berupa barang emas kepada Presiden RI Bung Karno di awal Kemerdekaan RI.

Tapi sayang istana kerajaan Sultan Siaknya, diterlantarkan dan mau hancur, dibiarkan roboh bangunannya serta perabot2 antiknya yang mahal seperti kursi emas pun hilang. Peristiwa ini terjadi di masa Orde Lama dan Orde Baru. Hendaknya, mudah2an tidak lagi pembiaran di era pasca Reformasi sekaligus era Otonomi Daerah, dimana bekas istana kerajaan-Kesultanan Siak Sri Indrapura sdh seharusnya mulai direnovasi, ditata dan dipercantik. Saya juga sdh berwisata ke Siak sudah melihat ada perbaikan. Alhamdulillah, Gubernur Riau dan Bupati Kab Siaknya kebetulan putra daerah setempat, mereka paham akan nasib negerinya, makanya diperhatikan dan dibangun kembali untuk destinasi wisata.

Walaupun tatakelolanya dan promosi wisatanya, masih relatif sangat kurang untuk melihatkan dan memperkenal kebesaran Raja Melayu Riau tempo doeloe kepada generasi millenial zaman Now. Kembali ke cerita adanya Kebijakan dan program pembagunan sektor kebudayaan nasional yg bersifat diskrimatif tsb (discriminatif public policy) terhadap situs2 kerajaan-Kesultan/Raja Melayu Islam-Nusantara sangat tampak jelas di masa Orde Baru, mudah2an saat ini sdh berubah, dan ada kemajuan demi tegaknya marwah ummat Islam Indonesia, dan jati diri budaya Melayu-Nusantara di NKRI yang kita sama2 cintai ini. Banyak faktanya, situs2 ummat Islam ditelantarkan tanpa adanya bantuan dana APBN dan APBD. Sementara situs2 (warisan budaya) makam2 dan rumah ibadah penganut agama Budha-Hindu (kaum musyrikun, org2 berkeyakinan, mempersekutukan Allah SWT, dengan menyembah Berhala), antara lain di bumi Lancang Kuning Riau, buktinya Candi Muara Takus di Kab.Kampar Prov.Riau dipugar dengan cantiknya dengan penggelontoran dana APBN mungkin juga dana dari APBD Prov.Riau? yang cukup besar.

Saya sekeluarga kira 5-6 tahun lalu pernah melihat ke lokasi, sambil bertamasya ke daerah Candi Muara Takus, Kampar Riau. Waktu itu saya sekeluarga berada di kampung, kebetulan liburan lebaran di rumah ibu di Cerenti Kab.Kuansing Prov.Riau. Begitu pula kerajaan Kesultan-Kerajaan Islam Samudera Pasai Aceh di Provinsi NAD juga ditelantarkan. Padahal tokoh ulama Aceh almukarrom Alm Bapak H.Daud Bereuch di awal Kemerdekaan RI (era Proklamasi RI) telah menyumbangkan harta emas dsb dari Rakyat Aceh, untuk bisa membeli sebuah pesawat terbang yg pertama namanya "Selawah" (bangkai pesawat terbangnya sekarang ada tersimpan di mesium transportasi TMII Jkt). Kemudian pesawat terbang Selawah tsb disumbangkan kepada RepubIik Indonsia yg baru lahir, yang diterima Presiden RI pertama alm.Bapak Ir.H. Soekarno ketika itu. Adanya pesawat ini dalam rangka memperlancarkan tugas2 kenegaraan untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Tapi fakta apa yg saya lihat di lapangan di NAD, ketika tahun 2006 saya ada tugas survey ke 12 Kab/Kota se Aceh Nangruh Darussalam (NAD) juga nasibnya sama terlantar bekas2 kerajaan Islam seperti Kesultanan Islam Samudera Pasai, sebagai sutus sejarah pusat penyebar Islam pertama di Nusantara (dalam ini Nusantara dan yang kini menjadi NKRI) dalam kondisi terawat, dibiarkan kumuh, rusak dan runtuh bangunannya. Entahlah apakah kondisinya setelah pasca bencana alam Tsunami Desember 2003, apakah mendapat bagian dana pembangunan fisik baik bantuan dari APBN, maupun APBD dan sumbangan dari Luar Negeri untuk memugar situs2 sejarah Islam Nusantara di Aceh yang rusak, apa mendapatkannya untuk pembangunan situs2 warisan budaya Islam tsb.? saya pun tidak tahu. Wallhu aklam bisshohab.

Keprihatinan kita akan semakin bertambah, dimana begitu gencarnya renovasi situs2 Candi2 di tanah Jawa antara lain seperti Candi Prambanan, Borobudur dan candi2 yg kecil2 lainnya dipugar dengan cantiknya dengan menggunakan anggaran Milyaran bahkan mungkin triliyunan rupiah. Sabaliknya pemandangan yg berlawanan, saya melihat 2-3 tahun terakhir (2018) yang saya bersama para aktivis ICMI Orda Bogor Barat berdarmawisata ke Keraton Sultan Jogyakarta, Hamengku Buwono, peninggalan kerajaan Islam Jawa-Mataram bangunan juga kurang terawat, pekarangan agak "kumuh" dan bangunannya pun semakin kurang menarik wisatawan, karena tidak direnovasi menjadi cantik seperti Candi Pramanan dan Borobudur. Ada gejala demikiam membyat.sata penasaran, lantas bertanya? Mengapa bisa terjadi adanya perbedaan perlakuan (diskriminatif) seperti itu?, dimana bekas situs Islam (mukmin, bertauhid) ditelantarkan dan dibiarkan hancur (punah), sedangkan situs2 kuno agama Budha-Hindu yg sudah menjadi possil digali, dan dipugar kembali serta dipercantik. Ini perbuatan siapa ya ? Yang jelas di masa Orla, Orba dan OrRef serta Pasca Orde Reformasi para pemimpin pusat dan daerahnya serta juga anggota legislatif yang duduk di DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota se Indonesia, terdapat banyak, bahkan mayoritas beragama Islam sebagai muslim.

Kita berharap mereka2 para wakil rakyat inilah yang menunjukan jati diri Mukmin, yang seharusnya dan wajib membela kaumnya, melalui peran dan fungsi legislatif untuk berbuat menyusun dan nenganggarkan dana APBN dan APBD daerahnya masing untuk memugar situs2 budaya Melayu- Islam. Situs2 tsb sdh kita pahami merupakan warisan sejarah autentik dinamika kehidupan Nusantara menuju tebentuknya bangsa Indonesia dimana penduduknya telah merasa "senasib sepenanggungan" sebagai Bangsa Indonesia. Karena memang penjajahan Kolonial Belanda lk 350 tahun lamanya berkuasa, menghisab darah dan tenaga penduduk dan rakyat pribumi sehingga menjadi sengsara, miskin dan melarat (ampera). Dalam sejarah yg jujur- objektif tercatat, orang2 yang melawan keras para penindas rakyat/ kolonial Belanda tsb hanyalah mereka2 para ulama, ustadz, santri dan para Sultan Melayu Nusantara, dan telah diakui sebagai Pahlawan Nasional, sebagian besar diantaranya adalah para Sultan Kerajaan Melayu Islam, seperti Sultan Agung, Diponegoro, Tjut Nyadin, Sultan Syarif Kasim, Sultan Thaha, Sultan Tidore, Sultan Hasanudin, dan banyak yg lain yang tersebar merata di sebagian besar Provinsi di Indonesia.

Kita berharap para wakil rakyat yg diberi amanah rakyat dalam pileg nemiliki kesadaran sejarah yg baik dan benar. Mereka janganlah mengabaikan warisan sejarah Melayu Islam Nusantara sampai hilang ditelan bumi. Jika hilang, anda wakil rakyat termasuk orang2 merugi dan berkhianat, menzholimi NKRI yg dulu ditopang kerajaan Kesultanan Melayu Islam awal berdirinya, sebagaimana tertulis dalam sejarah nasional Indonesia (NKRI harga mati). Anda wakil rakyat, agar mengingat baik2 pesan Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno.."jangan lupakan sejarah /Jasmerah)", jika kita ingin menjadi bangsa yang besar dan maju. Terakhir hilangkan dan hentikan kebijakan diskriminatif pembangunan situs2 warisan sejarah Melayu-Islam Nusantara yg kini masih berlangsung di negeri ini. Sekian narasi singkat saya buat dalam rangka mempertegas tulisan saya sebelumnya untuk menyadarkan kita akan sejarah dan tanggungjawab bersama untuk menegakan keadilan dan kebenaran demi tegaknya NKRI yang berkemajuan dan berkeadaban. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada kita sekalian.Amin3YRA. Hayoo mari kita bangkitkan kembali kesadaran sejarah Melayu (Pribumi) Nusantara kita, Indonesia Raya.

Penulis; Dr.Ir.H.Apendi Arsyad.MSi (Pendiri-Dosen Universitas Djuanda Bogor: konsultan dan Pekerja Sosial menjadi aktivis di beberapa Ormas di Bogor)