GPII Jabar Desak Ketua DPRD Kuningan Mundur!

Selasa, 06-10-2020 23:03 WIB    67 VIEWS
GPII Jabar Desak Ketua DPRD Kuningan Mundur!

JABARNEWS.ID: Lagi-lagi ada pernyataan yang mendiskreditkan pondok pesantren. Kali ini dilakukan wakil rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy. Ucapannya menjadi viral lantaran ia menggunakan diksi "limbah" untuk menggambarkan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang menjadi salah satu kluster Covid-19 di Kuningan. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara bersama wartawan.

Menurut Irwan Ketua GPII Jabar mengatakan " Video wawancaranya mendadak viral, dan menyulut kemarahan banyak pihak, terutama keluarga besar Ponpes Husnul Khotimah. Berbagai elemen masyarakat mengecam pernyataan Nuzul Rachdy karena dianggap menghina dan melecehkan. Pasalnya, pesantren yang selama ini dianggap sebagai tempat mulia, direndahkan dengan ungkapan "limbah". Desakan masyarakat semakin kuat kepada Ketua DPRD Kuningan untuk klarifikasi dan minta maaf, karena narasi yang dibangunnya hanya memperkeruh suasana musibah pandemi Covid-19. Pernyataannya dianggap menghina lembaga pendidikan yang konsisten menjaga moral (akhlak) masyarakat berdasarkan tuntunan agama Islam. " ujarnya kepada jabarnews.id

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Barat melihat ini sebagai persoalan yang serius, karena yang menghina Ponpes Husnul Khotimah bukanlah orang biasa, melainkan seorang wakil rakyat, ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Sikapnya sungguh melukai perasaan umat Islam.

Meski Nuzul Rachdy telah melakukan klarifikasi dan memohon maaf secara terbuka, namun seolah tidak ada itikad baik dan penyesalan, karena menurut klarifikasinya seperti membela diri sendiri dan permintaan maaf seolah tidak tulus dari dirinya melainkan karena desakan masyarakat.

Oleh karena itu, PW GPII Jabar mendesak Nuzul Rachdy untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Kuningan, sebagai bukti penyesalan karena telah mencoreng nama baik Ponpes Husnul Khotimah. PW GPII Jabar mendukung keluarga besar Ponpes Husnul Khotimah untuk menggunakan jalur hukum, karena diduga ada unsur pencemaran nama baik dan penghinaan. Semua sama di mata hukum, jangan ada diskriminasi, tegakkan supremasi hukum agar keadilan bisa dirasakan semua. []