oleh

Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media sosial online. Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media online dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh dimasyarakat. Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi akan tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut.

 

Pada saat ini penyebaran berita hoax (berita atau informasi bohong) semakin marak. Saluran yang paling banyak digunakan didalam penyebaran hoax adalah media sosial. Fenomena penyebaran berita bohong itu sendiri di Indonesia berdampak munculnya keraguan akan kebeneran dari informasi yang diterima. Hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertangung jawab untuk menyebar kebencian, fitnah bahkan sara.

 

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi (berita bohong). Kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah untuk ditemukan. Survey dari Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoax setiap hari dan 17,2% dan bahkan menerima lebih dari satu kali dalam sehari berita bohong.

 

Media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi dalam penyebaran hoax. Media arus utamajuga menjadi saluran penyebaran informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi). Tidak hanya itu, kini hoax sangat banyak beredar di masyarakat melalui media online. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media paling banyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang telah diblokir karena terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).

 

Berita bohong di media sosial tumbuh di kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam berinteraksi (berkomunikasi) melalui media sosial. Penyebaran berita bohong melalui media sosial dapat membentuk opini publik mengenai kebenaran berita tersebut, pengguna media sosial perlu lebih berhati-hati lagi dalam menerima berita yang mengangkat mengenai suatu isu yang sedang terjadi. Pemerintahpun perlu melakukan tindakan agar penyebaran berita bohong tidak lebih menyebar luas lagi di Indonesia.

 

Hal utama yang perlu diantisipasi sejak dini terkait dengan beredarnya berita bohong yaitu pembentukan opini publik. Kemampuan media sosial dalam memfasilitasi interaksi masyarakat dalam menanggapi sebuah berita yang tidak didasari oleh fakta dan tidak disusun berdasarkan prinsip jurnalistik berita akan menyebabkan terbentuknya opini publik yang merugikan semua pihak. Opini publik yang telah beredar di masyarakat akan menjadi lebih “liar” ketika terjadi polemik opini yang didasari oleh masing-masing sudut pandang masyarakat. Polemik ini akan berpotensi meluas dan mampu menggerakan masyarakat untuk membuktikan pandangannya, walaupun hal itu berisiko pada terjadinya konflik dalam masyarakat

 

Menurut Menteri Komunikasi dan Infromatika, Rudiantara, untuk mengantisipasi hoax dan ujaran kebencian di media sosial atau website, monitoring ataupun penyaringan tidak bisa menggunakan cara yang sama. Untuk situs pemerintah bisa langsung dilakukan pemblokiran. Namun untuk media sosial, kerjasama dengan penyedia layananlah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Disisi lain, masyarakat juga perlu digerakkan untuk mampu mengatasi berita bohong di media sosial.

 

Hal penting yang harus ada dalam berita iyalah fakta yang ditulis dalam etika dan ketentuan redaksional, juga memiliki nilai berita (news value). Berkembangnya berita bohong (hoax) melalui media sosial memang menjadi salah satu dampak dari fasilitas media sosial yang dihasilkan dari penggunanya, dimana pesan yang terkandung tidak harus memiliki syarat “formal” seperti pesan yang disusun dalam ruang redaksi jurnalistik. Untuk itulah, pemerintah harus lebih meningkatkan keterbukaan sebuah informasi publik sebagai upaya dari validitas sebuah berita.

 

Bagaimanapun penyebaran berita bohong melaui media sosial tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena berita yang tidak dilandasi fakta peristiwa cenderung menimbulkan ketidakpastian informasi, menimbulkan opini publik dan dapat menyebabkan kegaduhan maupun keresahan pada masyarakat. Masyarakat harus cermat mengetahui makna berita yang diterimanya.

 

Maka dari itu untuk mencegah terbentuknya opini publik yang negatif akibat dari penyebaran berita bohong di media sosial, pemerintah perlu menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Terbentuknya opini publik masyarakat karena pengaruh dari beirta bohong di media sosial terjadi karena kurang maksimalnya pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik.

 by: Felia Rizki /NPM 172050179/ Mahasiswa Universitas Pasundan)

 

Redaksi
Author: Redaksi

redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed