oleh

Terkait Pelanggaran Etika Anggota DPR, Mirza Agam Gumay: Setiap Partai Ada Mahkamah dan DK Juga

JABARNEWS.ID: Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Mirza Agam Gumay menyebutkan hampir di setiap partai ada mahkamah atau dewan kehormatannya juga. Jadi, bila ada dilema menyangkut pelanggaran etika anggota DPR yang juga anggota Parpol bisa diatasi bersama, ujar Agam menirukan apa yang disamapikan Ketua MKD DPR RI.

“Arahan dan paparan yang disampaikan Ketua MKD DPR RI itu, tentunya sangat positif sekali dalam menjaga marwah lembaga legislatif, baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/kota se-Indonesia,” ujar Agam saat Seminar Nasional yang digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Senin (22/3/2021).

Ia menjelaskan seminar nasional MKD ini bertujuan sebagai wujud komitmen MKD untuk menegakkan etika di lembaga legislatif.

“Hal ini sekaligus juga untuk menjaga martabat dan keluhuran anggota DPR atau DPRD,” ujar Agam.

Lebih lanjut, politisi partai Gerindra ini juga mengatakan, sesuai dengan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Jabar, meliputi pemanggilan Pimpinan dan anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

“Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain dan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD Jabar,” jelas Agam.

Selain itu, Agam berpendapat untuk memotivasi seluruh anggota DPRD Jabar guna menjaga lembaga DPRD Jabar, dengan sikap dan prilaku serta moralitas sebagai anggota DPRD Jabar, pada akhir tahun sidang 2020 lalu, telah dilakukan BK Award.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPRD Jabar Mirza Agam Gumay Serap Aspirasi Desa Sukamulya Cianjur

“Adapun tujuan yang paling inti dilakukannya BK Award, bahwa kita selaku pengurus dan anggota BK DPRD Jabar periode 2019-2024, sepakat bahwa jangan sampai terjadi lagi sidang paripurna terhambat atau ditunda gara-gara tidak kourum, sebagaimana telah ditetapkan dalam tatip DPRD Jabar.

Karena sidang paripurna merupakan agenda kemaslahatan warga Jabar berkaitan dengan Perda dan APBD.

Untuk itu, kita selaku pimpinan BK berupaya agar setiap sidang paripurna selalu kourum dan berjalan sesuai dengan agenda yang sudah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah. Ya, salah satu caranya melalui BK Award, tandas Agam.*

Redaksi
Author: Redaksi

redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed