JABARNEWS.ID, Tasikmalaya: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 3 Juli 2025. Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Ketua DPRD H. Wahid bersama anggota Komisi II, Angga Yogaswara dan Kepler Sianturi.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan audiensi terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam program pembelian gabah kering panen (GKP) oleh Bulog. Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Asisten Manager Pengadaan Bulog, Uji, beserta tim, PMII mempertanyakan efektivitas dan transparansi program serapan gabah yang selama ini dijalankan di Kota Tasikmalaya.
Menurut H. Wahid, mahasiswa menyoroti apakah pembelian gabah dilakukan secara langsung dari petani atau melalui kelompok tani (gapoktan), sebab keterlibatan pihak ketiga kerap kali dianggap tidak memberikan dampak maksimal bagi petani secara langsung.
Selain itu, PMII juga meminta data konkret mengenai jumlah gabah yang telah diserap Bulog di wilayah Tasikmalaya. Namun, pihak Bulog belum dapat memberikan data tersebut dan berjanji akan mengonfirmasi terlebih dahulu ke kantor pusat mereka.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Tasikmalaya berencana menggelar pertemuan lanjutan pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut akan memperluas partisipasi dengan menghadirkan pihak Kejaksaan, Kepolisian, Kepala Cabang Sub Drive Bulog Priangan Timur, Dinas Pertanian, Babinsa, penyuluh pertanian lapangan (PPL), gapoktan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Wahid menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan program serapan gabah berjalan secara adil dan tidak sebatas formalitas. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
PMII menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program ini agar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi petani lokal dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (red/adv)
