Jabarnews.id: Hikmah Budhi, GMKI, KAMMI, Badko HMI, dan PMKRI Mengadakan Diskusi Hybrid bertempat di Depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, dan di siarkan langsung di akun Official Instragram masing masing Organisasi agar kawan kawan peserta di daerah bisa mengikuti diskusi. Diskusi ini berjudul Bersih-bersih Jawa Barat dengan mengangkat tema Telaah: Mega Skandal Korupsi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sudah kita ketahui bersama di banyak pemberitaan Media tentang kasus Korupsi di DPRD Jawa Barat mengenai dana aspirasi/ pokok pokok pikiran anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Barat yang di perjual belikan antar angggota dewan, serta pengusaha (di korupsi) dengan skema banprov untuk kab. Indramayu pada tahun 2017-2019, hingga menjerat beberapa anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Barat, pengusaha, dan birokrat di tingkat daerah.
Kami melihat bahwa kasus ini merupakan tindakan korupsi yang terpola, melibatkan banyak actor, dan berpotensi besar terjadi atau dilakukan oleh anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Barat bukan hanya periode lalu, tetapi berpotensi terjadi sampai sekarang. Karena tidak adanya transparansi tentang penggunaan anggaran anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Adanya peran eksekutif dalam hal ini birokrat dalam polarisasi korupsi tersebut memperjelas bahwa korupsi ini terpola, dan merupakan mega skandal korupsi.
Diskusi ini merupakan rangkaian awal kami melakukan kajian untuk membedah polarisasi tindak pidana korupsi di Jawa Barat Khususnya di DPRD Jawa Barat. Harus adanya system yang menkontrol dan memastikan dana aspirasi/pokir dewan DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan PP No 16 Tahun 2010 pasal 55, Permendagri Pasal 78 dan Pasal 178, sebagai system control untuk mencegah terjadinya penyelewengan Anggaran Publik.
Baca juga: 35 SMK di Jabar Disiapkan Menjadi BLUD
Diskusi ini bertujuan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi DPRD.bagaimana transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program harus diaplikasikan sebagai prinsip dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dana aspirasi masyarakat/Pokok Pikiran merupakan dana dari hasil aspirasi masyarakat sebagai konstituennya, dan itu merupakan Hak kita sebagai masayarakat, bukan hak personal dewan dan kelompoknya. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mengawal dana aspirasi kita, mengawal seluruh anggaran public, dan mengawal kerja pemerintahan baik eksekutif maupun legislative.
Diakhir Acara kami akan membacakan tuntutan kami, dan terus konsisiten mengawal kasus mega skandal korupsi ini, sampai tuntas!!
IndonesiaNews.id